BENGKALIS - Pro kontra Pemkab Bengkalis akan menyerahkan operasional 4 pelabuhan ke PT. Pelindo I diantaranya pelabuhan BSSR Selatbaru, BSL, Pelabuhan Kargo (BUMD) dan pelabunan Roro. Mendapatkan tanggapan dari pelaku usaha atau ketua KADIN Bengkalis dan Wakil ketua DPRD Bengkalis.
Pada saat forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dilaksanakan Badan Perencana Pembangunan daerah (Bappeda) pada Kamis.(01/04) di Gedung Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis.
Ketua KADIN Bengkalis Masuri SH menyampaikan potensi di bidang kemaritiman terbuka lebar seperti yang Ia dengar Kabupaten Bengkalis sedang memperjuangkan masalah perizinan pelabuhan tapi sangat disayangkan kalau dikelola pihak lain dalam hal ini PT.Pelindo I yang sudah dijejali langsung oleh Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso baru baru ini.
"Sangat kita sayangkan sekali, apa tidak ada cara lain ?, padahal syarat izin pelabuhan tersebut salah satunya harus sudah di bentuk Badan Usaha Pelabuhan (BUP), apabila BUP ini sudah di bentuk maka ini banyak peluang bagi putra Bengkalis untuk bekerja di sana, " kata Masuri.
Kemudian Masuri menyebutkan selama ini pengelolaan pelabuhan masih ada ketimpangan, pengelolaan pelabuhan ini tidak boleh dilakukan oleh pemerintah dan harus dikelola oleh pihak swasta atau pihak ketiga.
"Seperti selama ini di Roro Air Putih saja pengelolaan dilakukan oleh salah satu koperasi, Koperasi adalah kumpulan orang perorang bukan koorporasi, intinya jika korporasi yang ditunjuk atau yang telah mendapatkan legitimasi dari pemerintah maka wajib dan jelas berkontribusi kepada pemerintah dalam pencapaian PAD, dari semangat ini juga keinginan bupati Bengkalis untuk meraih dan meningkatkan PAD, " ujar Masuri yang akrab di panggil Mas Bagong yang juga aktif pembina berbagai organisasi.
Menanggapi hal tersebut wakil ketua DPRD Bengkalis Sofyan menyebutkan terkait dengan berbagai masukan dari Ketua kadin perlu dilakukan pembicaraan lebih lanjut terutama di bidang kemaritiman.
"Ini perlu kajian yang konfrensif jangan begitu saja kita serahkan pengelolaan pelabuhan tersebut ke Pelindo kalau itu aset pemda dan itu bisa jadi PAD bagi kita silakan, dan ini akan segera kita bahas bersama di DPRD, kita akan panggil Dinas Perhubungan kajiannya seperti apa?karena sekarang kita bicara untung rugi saat ini karena menjadi PAD kita, seperti daerah Buruk bakul di Kecamatan Bukitbatu itu lahannya sudah di bebaskan oleh Pemda apalagi aksesnya dekat dengan jalan tol tidak ada salahnya juga kita pikir disana di bangun pelabuhan untuk bongkar muat peti kemas, " pungkas Sofyan.(yulistar)
