BBM Jenis Premium Di Batasi, Indra Gunawan: Ini Kebijakan Nasional, Kami Akan Sampaikan ke Warga

BENGKALIS - Sebagai konsumen  bahan bakar minyak (BBM) khususnya premium atau bensin bersubsidi masyarakat di pulau Bengkalis harus siap menghadapi pembatasan.

Pembatasan penggunaan BBM itu sudah mulai diberlakukan atau direalisasikan sejak Februari 2021 lalu. Meskipun ketetapan atau surat keputusan (SK) tentang pengurangan kuota belum dilakukan ke seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ada.

Baca juga: Kadin Indonesia Sampaikan Laporan Kepada Presiden

Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kabupaten Bengkalis mencatat, realisasi distribusi BBM jenis premium terhitung Februari di Kabupaten Bengkalis secara keseluruhan sudah terjadi pengurangan.

Pada Januari 2021 sebanyak 6.220 kilo liter (KL) dan Februari hanya 4.606 KL. Sedangkan untuk jenis biosolar atau BBM jenis solar realisasi relatif stabil Januari sebanyak 5.065 KL dan Februari 4.956 KL.

Baca juga: PLN Jalankan Keputusan Menteri ESDM Terkait Tarif Listrik Golongan Tegangan Rendah Turun

Kepala Dinas (Kadis) Dagperin Bengkalis, H. Indra Gunawan mengatakan, penggunaan bensin subsidi akan dikurangi karena ini adalah kebijakan nasional. Premium akan digantikan dengan "langit biru" atau pertalite. 

Pembatasan penggunaan premium secara bertahap. Akan tetapi, untuk kebutuhan BBM jenis pertalite itu tidak ada batasannya dan nanti tidak ada alasannya nanti BBM putus. 

Baca juga: Percepat Pemulihan Ekonomi, Syahban Sammana Soal Lapangan Kerja Akan Diperhatikan Khusus

Saat ini informasi yang diterima Disdagperin Bengkalis, ditegaskan Indra, hanya sebatas realisasinya di lapangan bukan berupa lampiran surat keputusan (SK) pengurangan kuota. 

"Sampai hari ini belum ada surat resminya atau belum ada surat keputusan penetapan kuota pengurangan premium ini dan sosialisasinya juga belum ada. Hanya saja realisasi penggunaan di lapangan sudah mulai dibatasi. Jadi, SPBU bisa meminta seperti biasa kebutuhan masyarakat terpenuhi, " terangnya.

Baca juga: Kembangkan SDM, Muhammad Yusran Lalogau Ingin Pangkep Keluar dari Data Kemiskinan

Kesempatan ini, Indra juga berharap ada kejelasan dari pihak Pertamina agar bisa menjawab pertanyaan dari masyarakat. Pembatasan ini adalah kebijakan nasional, Pertamina yang mempunyai tanggung jawab dan Disdagperin bisa menyampaikan kepada masyarakat agar jelas.

"Sekarang ini kuota tidak dikurangi akan tetapi realisasi di lapangan dibatasi. Jadi harus ada informasi yang jelas, hitam di atas putihnya dari Pertamina kepada kita, sehingga bisa menjawab pertanyaan masyarakat, " harapnya.(yulistar)

Baca juga: Ayo Ikuti! Seminar Digital Program PEN Bagi UMKM di Riau, Ini Linknya Untuk Gabung