Kapolres Bengkalis Tindak Lanjut SKB Tentang Pembubaran FPI di Duri

BENGKALIS - Tindak lanjut Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pembubaran dan penetapan Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi terlarang, Polres Bengkalis segera melakukan pendekatan atau menemui ketua dewan syuro FPI Riau yang bermarkas di duri.

Slamet Simamora selaku Ketua Dewan Syuro Dewan Pimpinan Daerah (DPD) FPI Provinsi Riau akan mematuhi keputusan tersebut.

Baca juga: Menuju WBK, Polres Pangkep Ikuti Evaluasi Zona Integritas 2020.

Demikian disampaikan Kapolres Bengkalis AKBP Hendra Gunawan, S.I.K, MT usai menggelar pertemuan dan koordinasi dengan Ketua Dewan Syuro DPD FPI Riau, Slamet Simamora di Duri, Kamis (31/12/20).

Disebutkan Kapolres, bahwa secara pribadi Slamet Simamora juga menerima hasil keputusan bersama itu dan tidak akan melakukan kegiatan dalam bentuk apapun yang menantang hasil SKB.

Baca juga: Polantas Tebar Keramahan pada Razia Zebra di Tanjab Barat

Hasil koordinasi tersebut Kapolres juga menyebutkan, sebagai Ketua Dewan Syuro DPD FPI Riau juga telah membaca dan memahami hasil keputusan bersama tersebut antara lain menyatakan FPI adalah organisasi yang tidak terdaftar dalam organisasi kemasyarakatan sehingga secara de jure telah bubar sebagai organisasi masyarakat (Ormas).

FPI sebagai Ormas yang secara de jure telah bubar, pada kenyataan nya masih terus melakukan berbagai kegiatan yang mengganggu ketentraman, ketertiban umum dan bertentangan dengan hukum.

Baca juga: Jelang Pilkada Serentak, Kapolsek Mandalle Iptu Hasanuddin Pimpin Patroli Wilayah

Melarang dilakukannya kegiatan, penggunanan simbol dan atribut FPI dalam wilayah hukum NKRI.

Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana diuraikan dalam diktum ketiga diatas, aparat penegak hukum akan menghentikan seluruh kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh FPI.

Baca juga: Kapolda Sulsel Irjen Pol Merdisyam Lakukan Kunker di Polres Soppeng

"Pak Slamet juga meminta kepada masyarakat untuk tidak terpengaruh dan terlibat dalam kegiatan penggunaan simbol dan atribut FPI, dan untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum setiap kegiatan, penggunaan simbol dan atribut FPI, " tambah Kapolres.

Surat keputusan bersama (SKB) bernomor 220-4780 tahun 2020, Nomor M.HH-14.HH.05.05 tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII/2020, Nomor 320 Tahun 2020 Tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI.(yulistar)

Baca juga: Jelang Pilkada Serentak, Kapolres Pangkep AKBP Endon Nurcahyo Gelar Silaturahmi ke Ketua FKUB