Yulistar
BENGKALIS - Wacana penyerahan operasional atau operator 4 Pelabuhan di Bengkalis ke BUMN PT. Pelindo I mendapat tanggapan ada yang pro dan kontra? Seharusnya harus selaras dengan Visi Misi Bupati Bengkalis.
Masuri SH, Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Bengkalis, menyatakan siap untuk membuka diskusi dengan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bengkalis, terkait pengelolaan semua sejumlah pelabuhan Kabupaten Bengkalis.
Dan ketua KADIN pun sangat konsen dengan Visi Misi Bupati Bengkalis 2021-2026 salah satunya poin Misi, "Mewujudkan Pengembangan Potensi Daerah, SDA dan SDM yang efektif dalam Mewujudkan Perekonomian."
Hal ini diungkapkan Ketua KADIN Kabupaten Bengkalis, Masuri, SH, bahwa Pemkab. Bengkalis sebelum nantinya memputuskan dalam pengelolaan sejumlah pelabuhan ke PT. Pelindo I, diminta lebih dahulu buka diskusi, untuk mencari untung ruginya.
"Artinya, kita memahami atas kerisauan Pemkab. Bengkalis, terkait sejumlah pelabuhan belum ada izin. Sebelumnya Dirjen Kementerian Perhubungan Laut menyurati Dinas Perhubungan, bahwa salah satu syaratnya harus dibentuk BUP (Badan Usaha Pelabuhan), sebagai persyaratan izin pelabuhan, "terang mas Bagong ini, Senin (05/04).
Daerah sekitar Kabupaten Bengkalis sudah ada BUP seperti Kabupaten Siak dengan nama BUP PT. Samudera Siak, Kota Dumai PT. Pelabuhan Dumai Berseri dan BUP Tanjung Balai Karimun. Dan Kabupaten Bengkalis mengapa harus diserahkan ke BUMN?.
Oleh karena itu, untuk mengejar ketertinggalan ini, pemerintah harus segera membuat BUP. Nah BUP boleh dari BUMD yang sudah ada dihidupkan kembali, diteruskan, dan atau membuat perusahaan daerah baru, yang jelas khusus kemaritiman, khusus untuk mengelola pelabuhan-pelabuhan di Kabupaten Bengkalis.
"Ini kan justru jika dikelola koorperasi atau perusahaan daerah, ini kan jelas aset daerah dikelola oleh daerah notabene menjadi sumber (PAD) Pendapatan Asli Daerah. Kalau soal masa lalu, bahwasanya BUMD itu hancur dan juga banyak masalah, kan bukan masalah perusahannya, tapi kan masalah manajemen dan prilaku oknum. Kita harus berbuat lebih baik ke depan. Tetapi tidak semudah itu, dan langsung menyerah dan menyerahkan ke PT. Pelindo I "tambah mas Bagong.
Apabila sudah terjadi KSO ke PT.Pelindo I ada perjanjian yang harus di ikuti dan sebelum terjadi kita harus berfikir arif dan bijaksana, memikirkan kearifan lokalnya. Ini juga sebuah lapangan kerja bagi anak-anak masyarakat Kabupaten Bengkalis. Kalau sejumlah pelabuhan dikelola pemerintah daerah, maka pastilah rekrutmen tenaga kerja anak-anak Bengkalis, dan tidak akan ke mana-mana.
"Kalau soal manajemen yang harus kita benahi ya ayo kita sama-sama kita pikirkan, paling tidak ada keseriusan. Ini juga sesuai dengan visi misi Bupati kita, sesuai juga dengan program prioritas Bupati kita. Maka kita berkewajiban mencari solusi yang terbaik, "jelas Mas Bagong.
Sebagai pertimbangan, seandainya nanti sejumlah pelabuhan itu benar-benar dikelola oleh PT. Pelindo I maka untuk rekrutmen tenaga kerja tetap akan mengikuti kreteria pihak operator. Artinya belum tentu anak-anak Bengkalis mendapat peluang menjadi karyawan. 1Tetapi bukan berarti juga daerah tidak punya kamampuan, sepanjang mau belajar, dan mau mengelola dengan baik.
"Harapan kita dari KADIN, dalam upaya mengelola pelabuhan ini, Pemerintah mau membuka diri untuk diskusi, mencari solusi sampai di mana, ketika nantinya benar-benar sejumlah pelabuhan dikelola pihak PT. pelabuhan Indonesia I dan ketika kita kelola sendiri juga demikian. Artinya mari sama-sama diskusi terlebih dahulu, sebelum terlambat, "tutupnya.(yulistar)
Updates 
