Sidak Ke PT MAS, Komisi III DPRD Riau Temukan Tunggakan Pajak Air Permukaan

BENGKALIS - Tergerusnya pendapatan asli daerah dari pajak air permukaan selama ini belum mencapai target. Komisi III DPRD Riau mendatangi UPT Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau di Bengkalis. Kedatangan rombongan ini meminta pihak UPT Bapenda di Bengkalis mengumpulkan perusahaan yang wajib pajak air permukaan.

Dalam pertemuan ini UPT Bapenda Bengkalis menghadirkan tujuh perusahaan yang datang empat perusahaan. Bahkan tim Komisi III sebelum pertemuan juga meninjau salah satu perusahaan wajib pajak air permukaan di Bengkalis.

Baca juga: Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar 28 November 2020

"Sebelum pertemuan ini kita tadi sempat Sidak ke PT Meskom, ternyata setelah kita tinjau perusahaan ini menunggak pajak air permukaan, " terang Ketua Komisi III DPRD Riau Husaimi Hamidi kepada wartawan usai pertemuan, Jumat (19/3) siang.

Selain menunggak pajak, meteran penggunaan air permukaan di perusahaan ini tidak standar. Selama ini PT Meskom Argo Sarimas menggunakan air permukaan 35 ton perjam, perusahaan hanya membayar sekitar dua juta rupiah perbulannya.

Baca juga: Dukungan Tokoh Senior ke Macca Terus Mengalir

"Kita nilai ini tidak masuk akal, makanya kita datang ke sini kita undang perusahaan dan kita ajak diskusi, " tambahnya.

Menurut dia, dalam pertemuan ini, Komisi tiga berharap perusahaan jujur dalam membayar pajak. Karena prinsipnya pemabayaran pajak itu hitung sendiri dan bayar sendiri.

Baca juga: Direksi Bank Syariah Indonesia Diminta Pertimbangkan Wacana Penarikan Dana Muhammadiyah

Seperti PT Meskom saat ini dari UPT Bapenda Riau di Bengkalis tercatat memiliki tunggakan hingga bulan Maret sekitar dua puluh tiga juta rupiah. Jumlah ini cukup sedikit, tetapi tidak dibayarkan oleh perusahaan.

"Kondisi ini tentu membuat kita sedih, dan kita minta mereka harus segera membayarkan. Begitu juga Kepala UPT Bapenda Riau di Bengkalis kita minta untuk tegas kepada perusahaan, " terangnya.

Baca juga: Kartu Macca Nomor 1, Warga Madello: Mudassir-Aksah Layak Pimpin Barru

Menurut dia, perusahaan sudah menggunakan air, hutan dirusak. Masak disuruh bayar pajak segitu saja tidak mampu.

"Makanya kita minta mereka sadar dirilah, kalau tidak mampu membayar tutup saja perusahaaannya. Karena hasil dari pajak ini untuk masyarakat juga, sudah keterlaluan namanya kalau mereka tidak bayar, " tambahnya.

Baca juga: Tampung Aspirasi Konstituen, Hasnah Syam Reses di Dapilnya

Dari pertemuan tadi, sudah ada kesepakatan bersama dengan perusahaan yang menunggak ini. Mereka berjanji akan membayar pajak air permukaan ini sampai bulan April nanti.

Menurut dia, Meskom berjanji akan membayar tunggakan ini paling lambat bulan April. Selain PT Meskom Argo Sarimas ada juga satu perusahaan lagi yang menunggak dan mereka juga menjanjikan akan segera membayarkan.

"Data yang kita dapat ada sebanyak tujuh perusahaan di Bengkalis ini yang merupakan wajib pajak air permukaan. Sedangkan perusahaan yang menunggak dan belum bayar ada dua perusahaan salah satunya Meskom, dan harus segera membayarkan tunggakan mereka, " terangnya.

Menurut dia, UPT Bapenda Riau di Bengkalis juga tadi sudah diingatkan agar mereka harus melakukan upaya lebih tegas lagi. Satu diantaranya UPT harus jemput bola langsung kepada perusahaan yang menunggak ini..

"Jangan hanya kirim surat saja, harus ada action di lapangan jemput bola. Target pajak ini harus tercapai, " terangnya.

Baca juga: Jaga Stabilitas NKRI, Arteria Dahlan Sosialisasikan 4 Pilar Bersama Umat Hindu di Blitar

Husaimi juga mengatakan, apa yang ditemukannya pada hari ini di lokasi akan disampaikan juga kepada Bapenda Riau di Pekanbaru nanti. Agar Bapenda Riau harus mengetahui kondisi di lapangan

Komisi III DPRD Riau yang datang selain ketua Komisj ada sebanyak empat anggota DPRD salah satunya Musliadi  dari Komisi ini juga mendampingi Ketua Komisi III.(yulistar)