Desa Wonosari Paparkan Penggunaan BLT-DD Masa Pendemi Covid-19 Ke Perwakilan BPKP Provinsi Riau

BENGKALIS - Penggunaan dana desa dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2020 Desa Wonosari  optimalkan pencegahan COVID-19. Kepala Desa Wonosari  didampingi Ketua BPD dan Direktur BUMDesa Unggul Sari menerima kunjungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau pada Kamis (3/12) di Aula Kantor Desa Wonosari, Jalan HR. Soebrantas.

Kegiatan dihadiri Kepala Desa Wonosari, Suswanto, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau, Farid Firman, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis, Yuhelmi, Camat Bengkalis, Ade Suwirman, Ketua BPD Desa Wonosari, H. Maryanto, Direktur BUMDesa Unggul Sari, H. Irman.

Baca juga: Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar: BUMDes adalah Entitas Baru yang Kedudukannya Setara dengan PT, koperasi, dan Perkumpulan

Kunjungan ini dalam rangka untuk melakukan monitoring terhadap penggunaan dana desa dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

Hal ini disambut baik oleh Kepala Desa Wonosari. Ditemui diruangannya, Kades Suswanto mengucapkan terima kasih atas kunjungan BPKP Provinsi Riau ke Desa Wonosari.

Baca juga: Balai Latihan Masyarakat (BLM) Banjarmasi Dukung Pembangunan Desa Percontohan

“Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan BPKP Provinsi Riau dalam melakukan monitoring terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan keuangan di desa kami, ” ungkap Kades Suswanto.

Tambahnya, “semoga melalui kunjungan ini kami dapat melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam perbaikan-perbaikan terutama pemutakhiran data dari berbagai sektor yang ada kaitannya dengan keuangan desa”.

Baca juga: Sekjen Kemendes PDTT Taufik Madjid Pimpin Sertijab Pejabat Tinggi Madya dan Pratama

Beberapa hal yang menjadi pembahasan dalam kegiatan ini diantaranya optimalisasi penggunaan dana PKTD, pengalokasian BLT-DD, pengoptimalan dana untuk pencegahan Covid-19, laporan pertanggungjawaban yang memadai terhadap kegiatan usaha BUMDes, pembayaran pajak, serta pentingnya Musdes dan standar prioritasnya.

“Dana PKTD merupakan stimulan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi desa. Kami berharap dana ini benar-benar dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi masyarakat di desa, ” tutur Farid Firman, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau.

Baca juga: Dampak Survai Seismik PT. GSI, Humas: Kami Bertanggung Jawab Diganti Bersamaan Kompensasi

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau, Farid Firman sedang memaparkan hasil evaluasi terkait keuangan desa

Selain itu, Farid juga memonitoring implementasi aplikasi Siskeudes yang digunakan dalam pengelolaan keuangan desa.

Baca juga: Ketua Yappat Pasaman Ny. Suryani Yusuf Lubis Terima Program Aliran Berkah Dari Bank Mandiri Syariah

Kepala Dinas PMD Kabupaten Bengkalis Yuhelmi berharap agar kepala desa dapat senantiasa mengawasi dan transparansi terhadap penggunaan dana di desanya.

“Kami berharap kepala desa dapat bersinergi dengan BPD dalam memakmurkan desa, ” harap Yuhelmi.

Lebih lanjut, Yuhelmi menghimbau BUMDes dapat membuka unit-unit usaha baru tetapi dengan tidak mengenyampingkan hal-hal yang berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan keuangan.(yulistar)